CV merupakan bentuk usaha yang tidak memiliki badan hukum, akan tetapi CV memiliki satu atau lebih sekutu komanditer. CV adalah suatu persekutuan yang dibentuk satu atau beberapa orang mempercayakan uang atau barangnya kepada pihak atau orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Menurut Vernon A Musselman, John H Jakson, secara umum pengertian cv dikelompokkan menjadi dua. Dari segi institusi atau badan usahnya adalah sebagai suatu bentuk khusus daripada Firma. Dari segi peran dan tanggung jawab masing – masing sekutu, yakni sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementeer dengan sekutu komanditer. Unsur unsur dalam cv sebagi Perkumpulan adalah Kepentingan bersa
Jasa pendirian PT Jakarta dan Bekasi
Jasa pendirian PT Jakarta dan Bekasi Kami adalah Jasa Pendirian CV dan PT Khusus Wilayah Jakarta dan Wilayah Bekasi Proses Cepat Perseroan terbatas (PT) suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.
Daftar OSS
Daftar OSS Kami adalah Jasa Pendirian CV dan PT Wilayah Jakarta dan Bekasi dan Daftar OSS Syarat mendaftar di Lembaga di Oss dan mendapatkan NIB Jika Akte di bawah tahun 2018, harus perubahan Akte dan SK ‘bidang usaha 2014 upgrade ke bidang 2017 Syaratnya : Akte dan SK Pendirian Domisili perusahaan Npwp dan Skt Siup dan TDP Foto copy ktp dan npwp jajaran direksi Foto copy pbb Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui
